WPR sudah seharusnya menjadi Prioritas 1 Pemerintahan Jokowi!

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, maka selain memisahkan secara jelas dan tegas wilayah yang menjadi WUP, WPR, dan WPN, negara dalam hal ini Pemerintah juga harus menetapkan prioritas wilayah yang harus ditetapkan terlebih dahulu dari ketiga jenis pembagian WP tersebut.

Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada:

pertama, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (existing).

Kedua, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU 4/2009 beserta Penjelasannya, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu dan daya serta alat dukung yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk);”

Keputusan Mahkaman Konstitusi adalah keputusan hukum tertinggi di Indonesia, yang tidak ada lagi keputusan yang bisa membatalkannya.  Jadi tidak ada alasan atau dalil-dalil yang perlu disampaikan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak pro-rakyat!  Rakyat itu harus dibimbing, dibina, dilindungi, bukan dimusuhi dan diperlakukan seperti penjahat atau teroris!  Kami semua penambang rakyat berkeinginan untuk menambang dengan legal, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk penerimaan negara.

Jangan memaksa kami menjalankan kewajiban Undang-undang, tetapi pemerintah sendiri belum bisa melaksanakan dengan baik.  Kepolisian juga adalah aparat penegak hukum, bukan penegak pemerintah!  Jadi seharusnya aparat kepolisian juga mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang no.4/2009 tentang Minerba, pasal 24, yaitu untuk menyediakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar rakyat bisa mengajukan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).

Salam Tambang !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *