Tambang Rakyat vs Ilegal Mining

Setiap kali terjadi kecelakaan di tambang, terutama yang dilakukan oleh rakyat, selalu di ekspose besar-besaran dan selalu diklaim sepihak oleh media atau pemerintah, bahwa itu adalah tambang ilegal atau pertambangan emas tanpa ijin (PETI).  Benarkah mereka adalah pelaku PETI?

Di akhir masa pemerintahan Soeharto, istilah PETI sebenarnya sudah mulai diganti dengan istilah Penambang Emas Skala Kecil (PESK) untuk menghindari stigma negatif terhadap penambang rakyat tradisional yang sebenarnya lebih tepat di sebut penambang “informal“.  Tetapi akhir-akhir ini, di jaman presiden yang katanya “pro-rakyat” ternyata tambang rakyat, kembali dipopulerkan dengan istilah PETI.

PETI atau Penambang Ilegal adalah “PENGUSAHA TAMBANG” yang melakukan kegiatan tambang tanpa mempunyai ijin atau menyalahi ijin.  Misalnya ijinnya baru tahap eksplorasi tetapi sudah melakukan ekspolitasi atau misalnya untuk tahap eksploitasi, tetapi AMDALnya manipulasi.  Jadi  PETI itu bukan penambang rakyat!!!

Tambang Rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh rakyat dengan skala dan investasi terbatas.  Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) hanya wajib, bila lokasi dimana masyarakat melakukan kegiatan tambang rakyat sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Baca: UU no. 4 Tahun 2009, pasal 24.  Jadi tambang rakyat sebelum memiliki ijin IPR adalah tambang informal, seperti halnya masyarakat yang berjualan martabak di pinggir jalan, atau warung-warung kecil dikampung.  Mereka seharusnya dibina dan dibantu, bukan dibinasakan, karena sesungguhnya mereka adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat penting untuk masyarakat dan membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

Mengenai larangan dan pembatasan penggunaan alat-alat mekanik dan modern, adalah aturan yang “diskriminatif” dan merupakan warisan “penjajah” yang sengaja dilakukan agar rakyat Indonesia tetap bodoh dan miskin.  Mengenai teknologi dan peralatan, seharusnya pemerintah tidak berhak membatasi, karena setiap kegiatan usaha pasti akan memperhitungkan “efisiensi & kelayakan”.  Jadi kalau memang lebih efisien menggunakan alat, seharusnya tidak boleh dilarang/dibatasi.

Kembali ke masalah mengapa kadang-kadang terjadi kecelakaan di tambang rakyat?  Selama pemerintah tidak menjalankan kewajibannya membantu proses formalisasi tambang rakyat, maka kecelakaan serupa tidak akan bisa dielakkan.  Mau tahu penyebabnya?

  1. Bila lokasi tambang tidak ada pemilik ijin (IPR)nya, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap wilayah tersebut?  Semua orang bebas datang ikut menambang tanpa ada yang bisa mencegah atau mengatur.  Apalagi kalau lokasi tersebut memiliki potensi yang bagus, semua penambang pasti ingin turut serta menambang disitu.
  2. Bila lokasi tambang tidak memiliki IPR, siapa yang akan mau mengeluarkan investasi untuk membangun stake lubang tambang yang standar?  Tanpa ada IPR, setiap saat bisa distop paksa oleh aparat.  Akibatnya stake kayu yang digunakan asal-asalan, yang penting dalam waktu singkat bisa dapat hasil, masalah keselamatan tida menjadi prioritas.  Ditambah dengan kapasitas yang berlebihan, cepat atau lambat akan terjadi kecelakaan seperti yang terjadi di Bolangmongondow, Sulawesi Utara.
  3. Bila lokasi tambang tidak memiliki IPR, tentu dari ESDM tidak mau membina.  Lalu tanggungjawab siapa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan?  Padahal mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia yang mau “bekerja keras” untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebagai Ketua Umum APRI, saya menjamin bahwa bila “pemerintah mau bersungguh-sungguh” membantu proses pengurusan IPR untuk penambang rakyat, maka kecelakaan seperti yang terjadi di Sulawesi Utara tidak akan terjadi lagi.  Dengan adanya IPR maka setiap lokasi tambang rakyat akan memiliki rencana kerja, akan ditentukan kapasitas jumlah penambangnya, ada SOP pembuatan lubang, ada tim K3, ada pengawasan, ada pembinaan dari pemerintah, bahkan penambang rakyat sangat berharap bisa membayar retribusi kepada pemerintah.  Para penambang rakyat juga bersedia membayar “iuran reklamasi paska tambang” dari hasil tambannya, sehingga untuk kegiatan reklamasi paska tambang tidak akan membebani pemerintah daerah, seperti yang ditakutkan sebagian besar orang-orang Pemda.

Selain kegiatan penambangan yang sering menjadi sorotan, penggunaaan Merkuri di tambang rakyat seringkali menjadi alasan pemerintah atau para aktivis lingkungan untuk ingin melenyapkan tambang rakyat.  Sebenarnya dari tahun 2015, APRI telah mendeklarasikan komitmen penghapusan merkuri di tambang rakyat yang targetnya akhir tahun 2018.  Tetapi karena pemerintah pusat dan daerah tidak ada yang serius mendukung usaha-usaha APRI, tentu saja target tidak mungkin bisa terpenuhi.  Syarat formalisasi tambang rakyat yang dijanjikan pemerintah, ternyata cuma “omong kosong” saja.  Seperti contoh, para penambang di Banyumas ternyata mengajukan IPR yang prosesnya sudah lebih dari 6 tahun, tidak juga keluar ijinnya.  Ironis sekali, yang katanya pak Jokowi ingin memangkas ijin orang-orang asing yang mau investasi di Indonesia, tetapi untuk rakyatnya sendiri tidak diurus!  Bahkan terus dipersulit sampai hari ini.

Apakah lebih dari 12 juta penambang dan keluarganya bukan merupakan bagian penting dari bangsa Indonesia?  Omset lebih dari Rp 150 Triliun/tahun dan potensi pemasukan untuk negara lebih dari Rp 20 Triliun apakah akan terus disia-siakan oleh pemerintah? Sampai sekarang kami masih menunggu akankah “NEGARA HADIR’ untuk penambang rakyat Indonesia.

Salam Tambang,

Tambang Rakyat Legal untuk Rakyat Lebih Sejahtera!

 

 

Leave a Reply