Surat Terbuka Dari Penambang Rakyat Untuk Presiden RI

SURAT TERBUKA DARI PENAMBANG RAKYAT UNTUK PRESIDEN RI

Kepada Yth. Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

di tempat

 

Dengan hormat,

Pertama-tama, kami mendoakan semoga bapak mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa memimpin bangsa Indonesia dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan.

Melalui surat terbuka ini, mewakili lebih dari 3,6 juta penambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan khususnya lebih dari 20.000 penambang rakyat dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kami ingin menyampaikan:

  1. Sampai sekarang penambang rakyat kesulitan mengajukan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), bukan karena kami suka menjadi illegal, tetapi karena belum disediakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah. Kalau pemerintah belum menyediakan WPR, mengapa penambang rakyat dituntut untuk memiliki IPR?  Mengapa kepolisian hanya memaksa rakyat untuk melakukan kewajibannya?  Mengapa pemerintah tidak dipaksa untuk melakukan kewajibannya juga? Dimana keadilan?  Apakah bapak presiden membiarkan Undang-undang hanya tajam untuk rakyat kecil, tapi tidak untuk pemerintah daerah dan pengusaha?
  2. Di Kabupaten Sukabumi ada lebih dari 20.000 penambang rakyat yang bila ditambah dengan keluarganya terdapat lebih dari 80.000 jiwa yang hidup bergantung dari pertambangan rakyat. Kami hanya butuh WPR 200 hektar untuk 80.000 rakyat Sukabumi, mengapa pemerintah tidak mau menyediakan? Padahal untuk segelintir pengusaha, ribuah hektar lahan bisa diberikan pemerintah untuk perkebunan dan IUP mereka.  Dimana keberpihakan pemerintah untuk rakyat kecil?
  3. Penambang rakyat tidak pernah mengharapkan subsidi atau bantuan keuangan dari pemerintah. Kami pekerja keras (bukan pemalas), yang mampu memciptakan 20.000 s/d 25.000 lapangan kerja secara mandiri di setiap kabupaten tanpa membebani pemerintah. Kami hanya minta dipermudah untuk mendapatkan legalitas! Mengapa sampai sekarang pemerintahan bapak Jokowi tidak memperhatikan kami, para penambang rakyat?
  4. Kami kecewa, karena katanya bapak adalah presiden yang sangat dekat dengan rakyat kecil, tetapi ternyata kami rakyat kecil yang serius mengupayakan legalitas pertambangan rakyat, tidak ada perhatian dari pemerintahan bapak. Tetapi justru di KRIMINALISASI oleh pihak Kepolisian.
  5. Saat ini sedang terjadi kriminalisasi para pengurus Kelompok Tambang (CRM) dan para Pengurus DPC APRI yang sengaja dijerat menggunakan pasal dari Undang-undang yang seharusnya digunakan untuk perusahaan.  Sebaliknya pihak Kepolisian tidak melihat pasal yang sesuai untuk pertambangan rakyat, yaitu pasal 24, UU no.4/2009 Tentang Minerba.  Padahal, Keputusan MK no.30/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara.
  6. Dan terhadap pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Minerba, Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sudah jelas dan tegas.  Di mana urutan prioritasnya adalah dengan memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian Wilayah Pencadangan Negara dan terakhir Wilayah Usaha Pertambangan.”  –> Tapi mengapa implementasi di lapangan sangat bertentangan?
  7. Dengan adanya IPR, maka 3,6 juta penambang rakyat Indonesia bisa membayar pajak/royalty dan retribusi untuk pemerintah sampai Rp 10 Triliun/tahun. Selama belum IPR, kami terpaksa bayarkan itu untuk upeti dan pungli kepada para oknum.
  8. Tanpa IPR, kami yang bekerja demi menafkahi kelurga juga diperlakukan seperti “penjahat dan teroris”. Kami sering dihadapkan dengan pasukan bersenjata lengkap yang tidak segan-segan menghancurkan dan membakar peralatan maupun tenda-tenda kerja penambang rakyat tanpa ada proses pengadilan (persis seperti barbar).
  9. Mengenai MERKURI, kami APRI telah memiliki pengganti yang ramah lingkungan, lebih murah dan lebih efektif. Kami menjamin tidak akan ada merkuri dipertambangan rakyat setelah memiliki IPR.

Program redistribusi lahan bapak Presiden untuk rakyat seharusnya dapat diwujudkan untuk penambang rakyat. Kami hanya membutuhkan 1 hektar untuk 100 penambang, sehingga untuk 20.000 penambang di Sukabumi, pemerintah cukup menyediakan WPR 200 hektar saja.

Bapak presiden, kami lebih dari 3,6 juta penambang rakyat adalah juga bagian dari rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian bapak presiden agar negara “HADIR” untuk penambang rakyat.  Bila mendapat kemudahan untuk memperoleh IPR, kami akan berkontribusi menciptakan 2 juta lapangan kerja/tahun, membayar pajak/royalty & retribusi sedikitnya Rp 10 Triliun/tahun, berkomitmen menjaga lingkungan,  dan akan menyumbangkan 1 ton emas/tahun kepada pemerintah.

Demikian kami sampaikan surat terbuka untuk bapak presiden, karena surat tertutup yang kami kirimkan tidak pernah sampai kepada bapak presiden.

Jakarta, 18 Juni 2019

Hormat kami,

Ttd

Imran Safi Mala/Sekjen DPP APRI/0812-8379-9966

 

image sourced by : kitchenuhmaykoosib.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *