Kongres APRI Upayakan Rekomendasi untuk Tambang Rakyat

Tambang Rakyat/EVIYANTI/PR

Ratusan ibu rumah tangga di desa paningkaban Kecamatan Gumelar Banyumas Jawa Tengah sedang mengais lumpur yang mengandung biji emas dari sisa penambangan emas.*

JAKARTA, (PR).- Kongres Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia dan International Conference on Community yang digelar di ANTAM Jakarta, Selasa, 1 November 2016, berupaya menghasilkan rekomendasi mengenai pengelolaan tambang rakyat. Pasalnya APRI menilai selama ini ada yang salah dalam tata kelola tambang rakyat sehingga kerap kali bersinggungan antara keinginan pemerintah, swasta, dan rakyat.

Kongres yang mengangkat tema “Pertambangan Rakyat adalah Potensi Ekonomi Bukan Kejahatan. Memperkecil Kecelakaan dan Memperbesar Manfaat” ini juga ingin meluruskan persepsi tambang rakyat. Ketua Umum APRI, Gatot Sugiharto mengatakan, kongres yang digelar empat hari ini.akan menyampaikan hasil penelitian para pakar mengenai pertambangan rakyat Indonesia.

“Kami mengupayakan pengakuan bahwa penambang rakyat adalah profesi yang sama seperti petani, nelayan dan profesi lainnya,” kata Gatot.

Menurut dia, , sebanyak tiga juta penambang menghasilkan omzet lebih dari Rp 100 triliun dan potensi pajak, royalti dan retribusi lebih dari Rp 10 triliun per tahunnya untuk negara. Untuk itu rekomendasi hasil kongres nanti diharapkan dapat mengusulkan kepada pemerintah agar ada satuan kerja , direktur, atau direktorat di Kementrian yang mengurus, memperhatikan dan mengelola pertambangan rakyat, sehingga menjadi potensi ekonomi kerakyatan.

“Dengan begitu pertambangan rakyat menjadi ekonomi kerakyatan yang resmi, dimana dapat menambah pendapatan pemerintah daerah seperti pajak, retribusi dan royalti,” ucapnya.

Dia juga mengharapkan APRI dapat memperluas lapangan pekerjaan yang diprediksi mampu menyerap 5 juta pekerja serta dapat memicu pertumbuhan perekonomian dari sektor pertanian, perdagangan, perikanan dan perternakan daerah setempat dan membentuk kemandirian ekonomi bagi pembangunan desa.

“Dengan diberikan peranan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam daerahnya masing-masing, maka akan membuat rakyat berjaga mengamankan aset sumber daya alam,” ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Lingkungan dari Universitas Charles Darwin Australia Sarah Begman yang telah melakukan uji tambang rakyat di kawasan Nusa Tenggara Timur mengatakan, tambang rakyat di Indonesia masih terjaga lingkungannya. Malah perempuan yang telah lancar berbahasa Indonesia ini berharap jangan sampai tambang rakyat di Indonesia dikelola oleh pihak swasta yang tidak mempedulikan aspek lingkungan.

“Ketika tambang rakyat ini menjadi legal, para pekerjanya mendapat pelatihan dari segi keamanan menambang dan aspek menjaga lingkungan serta peningkatan kesejahteraan penambang,” kata Sarah

Sayangnya kesejahteraan penambang saat ini masih bergantung pada pemburu rente karena hasil produksi pertambangan rakyat masih banyak diserap pasar gelap. Belum lagi represi dari aparat yang membuat proses menambang menjadi terburu-buru dan tak memikirkan aspek keselamatan.

“Dengan adanya legalitas juga akan ada wilayah penambangan rakyat yang jelas tidak sembarang menambang,” ucapnya.

Awalnya, kongres ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun keduanya tidak terlihat.

Sementara peserta datang dari Aceh, Papua, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan, 200 orang peserta Internasional Conference yang terdiri dari; Perwakilan DPW dan DPC APRI, para pakar peneliti pertambangan Rakyat dari Australia, National University, Australia Govermment, Department of Foreign Affairs and Trade, Charles Darwin University, Universitas Halu Oleo Sultra, Univ Nusa Cendana NTT, hingga Badan lingkungan Hidup Daerah Nusa Tenggara Timur.***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/02/kongres-apri-upayakan-rekomendasi-untuk-tambang-rakyat-383703

 

Leave a Reply