John NR Gobay : Penambang Rakyat Dapat Mengajukan Gugatan

Foto : Anggota DPRP Papua John NR Gobay Bersama Ketua LSM WGAB Papua Yeri Basri Mak
Jurnalhitz.com – Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hal ini disampaikan Anggota DPRP Papua John NR Gobay terkait dengan Penambang Rakyat di ruang Kerjanya, Jumat (01/02/2019).

Dari bunyi Pasal tersebut, Gobay mengatakan, Maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian.

“UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 24 berbunyi ; Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat atau Penambang Rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR” terang Jhon.

Unsur ada perbuatan melawan hukum, berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja), tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut ; Melanggar Undang-Undang, artinya perbautan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang, Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya, Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik, Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata), Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

“Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain,” jelas Jhon.

Lanjut Gobay, terkait dengan penambang rakyat yang telah berlangsung dibawah tahun 2009, tentunya wajib ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat, di Papua seperti yang terjadi di Paniai dan Nabire, hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 24 UU No 4 tahun 2009, hal ini dikemukakan karena sampai hari ini Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Dinas ESDM Papua belum menetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat di Nabire, “dan hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi ; Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut saya (John NR Gobay) penambang rakyat dapat mengajukan gugatan kepada Dinas ESDM Papua atau dapat memberikan kuasa kepada Pengacara untuk menggugat Dinas ESDM Papua.

John Gobay menyarankan, Penambang Rakyat harus dapat mengkonsolidasikan diri untuk menggugat Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Papua yang telah melakukan perbuatan hukum (PMH) terhadap Pasal 2d4 UU No. 4 Tahun 2009, “karena sampai hari ini enggan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dan menerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat di Nabire,” tukas Gobay. @RK

Sumber: https://www.jurnalhitz.com/2019/02/john-nr-gobay-penambang-rakyat-dapat.html

Leave a Reply