APRI Sanggup Menyumbang 1 Ton Emas Ke Pemerintah Setiap Tahun

“Penambang emas rakyat di Gorontalo, rata-rata 0,5 gram/hari”

Bila pemerintahan JKW-JK benar-benar pro-rakyat dan nyata-nyata mengakomodir tambang rakyat, maka APRI sanggup menyumbang 1 ton emas ke pemerintah setiap tahun. Cukup 1 gram saja setiap penambang menyumbang, maka dari 1 juta penambang emas rakyat akan terkumpul 1.000.000 gram atau 1 ton emas setiap tahun.

Sayangnya sampai sekarang ini pemerintah masih juga tidak peduli dengan kegiatan tambang rakyat. Pemerintah lebih suka rakyat membayar “upeti” kepada para oknum dari pada rakyatnya membayar pajak, royalti, dan retribusi kepada pemerintah. Tidak melegalkan pertambangan rakyat sama dengan membiarkan rakyat ditindas dan diperas sistematis oleh para oknum aparat dan pemerintahan.

Estimasi upeti yang keluar dari penambang emas rakyat sedikinya 4 Triliun rupiah setiap tahun. Kemana saja upeti itu dibayarkan? Mulai dari level preman lokal, oknum aparat lokal, sampai oknum di tingkat pusat. Modusnya juga sangat bervariasi. Ada biaya koordinasi, setoran keamanan, jatah pengamanan, ada yang terang-terangan minta bagian, ada yang modus minta bantuan biaya pendidikan, modus kenang-kenangan mau pindah atau pensiun, atau ada juga yang berpura-pura akan mengurus perizinan. Yang paling menyakitkan penambang adalah ketika hasil tambang mereka disita, orangnya ditahan, akhirnya emas hilang dan harus keluar uang lagi untuk keluar tahanan. Semua tanpa ada proses pengadilan.

Ancaman penertiban dan menjebloskan penambang ke penjara merupakan senjata paling ampuh untuk memeras para penambang. Dimana pemerintah Jokowi yang katanya pro-rakyat? Jutaan penambang rakyat ditindas dan diperas, sudah 4 tahun masa pemerintahannya kok belum ada tanda-tanda hadir? Dengan anggota keluarga, jumlah kami penambang rakyat tidak kurang dari 13 juta orang. Apa jumlah ini tidak dianggap berarti oleh pak Jokowi? Kalau jumlah penambang rakyat tidak dianggap berarti, coba pertimbangkan produk kami! Dalam kondisi yang sangat tertekan dan tertindas sekarang ini, produksi emas dari tambang rakyat sedikitnya 120 ton/tahun atau senilai 70 Triliun rupiah/tahun. Apa ini juga tidak diannggap berarti?

Penambang rakyat adalah salah satu matapencaharian rakyat yang paling mandiri. Kami tidak butuh subsidi atau bantuan pemerintah yang bersifat anggaran. Jadi kami tidak akan membebani anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD. Kami cuma butuh sehelai surat yang bisa melegalkan pekerjaan kami, supaya kami tidak dijajah dan terus ditindas di kampung kami sendiri. Kami justru akan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak, royalti, dan retribusi yang kami yakini bisa mencapai 20 Triliun rupiah setiap tahun.

Penambang rakyat sudah ada sebelum penjajah Belanda datang ke Nusantara, pada jaman Belanda, pada jaman Jepang, pada jaman Kemerdekaan, dan akan ada sampai hari Kiamat. Jadi apapun sikap pemerintah sekarang ini tidak akan menyurutkan perjuangan kami penambang rakyat untuk semakin berdaulat di negara kami sendiri. Sebenarnya legalisasi tambang rakyat lebih banyak menguntungkan pemerintah dan bangsa Indonesia, terutama akan meningkatkan ketahanan bangsa dan negara Indonesia.

Salam Tambang!!!

Leave a Reply