APRI: Pertambangan Rakyat adalah Potensi Ekonomi Kerakyatan Tahan Krisis

Peresmian Pembukaan Kongres Ke-2 Tambang Rakyat, Jakarta 1 November 2016. ( Foto: Investor Daily/EMRAL )

Emralsyah / GOR Selasa, 1 November 2016 | 15:51 WIB

Jakarta – Untuk mengungkapkan bahwa pertambangan rakyat adalah potensi ekonomi kerakyatan yang tahan krisis, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menggelar Kongres II Tambang Rakyat dan International Conference on Community di Jakarta, Selasa.

Kongres yang mengangkat tema “Pertambangan Rakyat adalah Potensi Ekonomi Bukan Kejahatan. Memperkecil Kecelakaan dan Memperbesar Manfaat” ini rencananya akan dibuka Presiden Joko Widowo, namun batal.

Selain presiden, kongres juga dijadwalkan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi III & VII DPR RI, Kementerian ESDM, Komnas HAM, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, para Duta Besar, perwakilan Pemerintah Daerah, perusahaan swasta, pemerhati pertambangan, LSM, dan masyarakat umum.

Sebagai peserta diperkirakan kurang lebih 1.000 orang datang dari Aceh, Papua, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan, 200 orang peserta Internasional Conference yang terdiri dari; Perwakilan DPW dan DPC APRI, para pakar peneliti pertambangan Rakyat dari Australia, National University, Australia Govermment, Department of Foreign Affairs and Trade, Charles Darwin University, Universitas Halu Oleo Sultra, Univ Nusa Cendana NTT, hingga Badan lingkungan Hidup Daerah Nusa Tenggara Timur.

Ketua Umum APRI, Gatot Sugiharto mengatakan, kongres juga untuk menyampaikan hasil penelitian para pakar internasional mengenai pertambangan rakyat Indonesia. Selain itu kongres juga akan mengupayakan pengakuan bahwa penambang rakyat adalah profesi yang sama seperti petani, nelayan dan profesi lainnya.

Kongres, lanjut Gatot, juga akan mengusulkan kepada pemerintah agar ada satuan kerja , direktur, atau direktorat di Kementrian yang mengurus, memperhatikan dan mengelola pertambangan rakyat, sehingga menjadi potensi ekonomi kerakyatan.

“Pada fakta riilnya, sebanyak 3 juta penambang menghasilkan omzet lebih dari Rp 100 triliun dan potensi pajak, royalti dan retribusi lebih dari Rp 10 triliun per tahunnya untuk negara,” ujarnya dalam sambutan pembukaan Kongres APRI.

Oleh karena itu, lanjut Gatot, APRI menginginkan agar pertambangan rakyat menjadi ekonomi kerakyatan yang resmi, dimana dapat menambah pendapatan pemerintah daerah (PAD) seperti pajak, retribusi dan royalti. Ia juga mengharapkan APRI dapat memperluas lapangan pekerjaan yang diprediksi mampu menyerap 5 juta pekerja serta dapat memicu pertumbuhan perekonomian dari sektor pertanian, perdagangan, perikanan dan perternakan daerah setempat dan membentuk kemandirian ekonomi bagi pembangunan desa.

“Kita akan terus memperjuangkan nasib tambang rakyat yang selama ini masih belum mendapatkan perlakuan yang semestinya dari pemerintah. Kami juga ingin mengubah mindset pertambangan rakyat yang selama ini diyakini tidak benar dan pertambangan rakyat menjadi legal,” tegasnya.

Menurut dia, dari sejarah bangsa Indonesia diketahui bahwa pertambangan rakyat telah menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan NKRI.

“Oleh karenanya, dengan diberikan peranan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam daerahnya masing-masing, maka akan membuat rakyat berjaga mengamankan aset sumber daya alam,” tandasnya.

Sementara itu, Peneliti Lingkungan dari Universitas Charles Darwin Australia Sarah yang telah melakukan uji tambang rakyat di kawasan Nusa Tenggara Timur mengatakan, tambang rakyat di Indonesia masih terjaga lingkungannya.
“Saya berharap jangan sampai tambang rakyat di Indonesia dikelola oleh pihak swasta yang tidak mempedulikan aspek lingkungan,” katanya.

Sarah menambahkan bahwa kerjasama APRI dengan Universitas Charles Darwin terkait tambang rakyat dilakukan agar usaha sektor ini menjadi legal, para pekerjanya mendapat pelatihan dari segi keamanan menambang dan aspek menjaga lingkungan serta peningkatan kesejahteraan penambang.

Senada dengan Sarah, Ketua APRI Gatot Sugiharto mengatakan bahwa pihaknya tak ingin lagi kesejahteraan penambang bergantung pada pemburu rente karena sampai saat ini hasil produksi pertambangan rakyat masih banyak diserap pasar gelap. “Oleh sebab itulah kami ingin tambang rakyat menjadi legal,” pungkasnya.

Sumber:

http://www.beritasatu.com/ekonomi/396550-apri-pertambangan-rakyat-adalah-potensi-ekonomi-kerakyatan-tahan-krisis.html

 

 

Leave a Reply