Agar Menjadi Prioritas Pemerintah_Tetap Menambang!

Pasal 24, UU no.4 /2009 Tentang Minerba: Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Inilah pijakan hukum agar para penambang rakyat tidak ragu-ragu atau ketakutan ketika menambang.  Bila rakyat sudah melakukan kegiatan, maka bola ada di pemerintah agar segera mengupayakan penetapannya sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).  Pemerintah juga akan sangat terbantu dengan dorongan/desakan dari masyarakat untuk segera mengupayakan penetapan sebagai WPR.  Karena kalau penambang rakyat belum mempunyai IPR, bagaimana caranya untuk membayar pajak?

Yang terpenting adalah bahwa semua penambang menyadari perlunya terorganisasi, sehingga segala bentuk aspirasi dapat tersalur secara formal, proporsional, dan konstitusional.  Semua penambang rakyat wajib terhimpun dalam Responsible Mining Community (RMC), semua harus terdaftar dan bersedia mengikuti aturan dan kewajiban sebagai anggota.  Selanjutnya pengurus RMC dan DPC APRI yang akan mengupayakan formalitas ke pemerintah daerah sampai dengan pusat.

Semua anggota RMC diharapkan juga menyerahkan semua masalah terkait dengan kegiatan penambangannya kepada pengurus RMC, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan terkontrol.  Misalnya kalau ada masalah antar penambang, masalah ada “preman-preman” yang biasanya suka memaksa minta sumbangan, termasuk kalau ada oknum-oknum aparat yang secara ilegal melakukan pemerasan/pungli.  Semua harus dikoordinasikan dengan pengurus RMC dan DPC APRI.  Dengan sistem begitu, maka walaupun teman-teman beraktivitas di pedalaman, bila ada masalah akan langsung sampai ke pusat (DPP APRI), karena RMC & DPC APRI pasti akan langsung berkoordinasi dengan DPW dan DPP APRI bila diperlukan.  Dan sesuai dengan kebutuhan, maka DPW atau DPP APRI akan memberikan respon yang sesuai keperluan.

Mari semua penambang rakyat Indonesia, belajar dari penambang rakyat Sukabumi!  Bentuk RMC, data semua penambangnya, dan silahkan melaksanakan kegiatan, agar menjadi prioritas pemerintah!  Ingat!!! Harus terorganisir, terdata, dan penambangnya berkomitment untuk kompak.  Kita semua lemah tidak berdaya kalau sendirian, tetapi bila bersatu kita akan menjadi kuat dan memiliki keberanian yang lebih.

Salam Tambang!!!

3 Comments

  1. Mantap yoo nambang, sebaiknya DPP lebih intensif blusukan kedaerah agar komunikasinya lbh nyambung denga DPC, sehingga langka2 strategis yg ditempuh olh DPC lebih sinergi dgn DPW. Karena kami di timur sini sarana komunikasi belum memadai sehingga kesulitan bangun komunikasi dgn DPP.

  2. Pemerintah Indonesia harus melihat tambang rakyat di seluruh dunia dan khusus nya di Afrika Selatan yg sangat merakyat, bagaimanakah caranya harus punya komitmen peraturan yg memihak rakyatnya, bukan memihak pada pemodal besar dan konglomerat, pemerataan ekonomi rakyat jelata yg sangat berpengaruh terhadap pasar lokal maupun nasional oke

    • Mudah-mudahan tahun 2020, APRI bisa kembali menyelenggarakan Pertemuan penambang Rakyat Internasional yang ke-2. Kita akan mengundang semua negara yang memiliki masalah tambang rakyat untuk saling berbagi dan saling support.
      Salam!!!

Leave a Reply