ADAKAH KEPASTIAN HUKUM UNTUK PERTAMBANGAN RAKYAT?

Penambang rakyat adalah matapencaharian yang sudah ada sejak dahulu, bahkan menentukan kemajuan sebuah kerajaan & peradabannya.  Alat-alat pertanian, pertukangan, pelayaran, senjata, gamelan, dan asesoris keluarga kerajaan semua merupakan hasil tambang rakyat yang diolah oleh para metallurgist (empu).

Sekarang ini, negara maju adalah negara yang menguasai pertambangan, yaitu minyak, gas, logam, berbagai mineral, dan Rare Earth/Logam Tanah Jarang yang sangat dibutuhkan untuk teknologi tingkat tinggi (high tech).

Nusantara memiliki penambang rakyat maju sejak dahulu, tergambar dari alat musik yang menggunakan logam/metal sebagai bahan penghasil nada (gamelan).  Hanya bangsa yang sangat menguasai metalurgi yang mampu memproduksi nada-nada indah dari logam.

Penjajah Belanda dikatakan hanya mengejar “rempah-rempah” adalah pembodohan yang turun-temurun oleh negara, karena tujuan utamanya adalah Emas dan Permata.  Di seluruh wilayah Indonesia ditemukan lobang bekas tambang Belanda, ada tambang emas, intan, gems stone, minyak, dll.  Mengapa disekolah dasar sampai SLTA tidak diajarkan tambang?  Supaya anak-anak Indonesia tidak punya wawasan tentang tambang.  Rakyat Indonesia akan seterusnya bodoh tentang pertambangan, sehingga tambang tetap dikuasai asing dan segelintir orang saja.

  1. Eksistensi Pertambangan Rakyat Indonesia

Zaman penjajahan Belanda, keberadaan penambang rakyat masih mendapat sedikit perhatian dan penghargaan.  Menurut Prof. Dr. Erwiza Erman, peneliti senior LIPI, berapa jumlah penambang rakyat dan berapa banyak produksi emas dari penambang rakyat selalu dilaporkan ke pemerintahan Belanda.  Sebagian penguasa adat di Sumatera Barat mendapat share/fee dari produksi emas yang ditambang di wilayah adat.  Ironisnya, saat ini pemerintahan Republik Indonesia bahkan tidak memiliki data jumlah penambang rakyat maupun produksinya.

Penambang rakyat terus-menerus menjadi obyek pungutan liar (pungli) dan pemerasan para oknum aparat.  Sepertinya kondisi illegal/tak berizin sengaja diciptakan, agar selalu bisa menjadi sumber pungli dan pemerasan para oknum aparat.  Tahun 2014, estimasi total nilai pungli yang harus dibayar oleh penambang rakyat tidak kurang dari Rp 4.000.000.000.000,- (Empat Triliun rupiah).

Dalam kondisi ditekan oleh penjajah dan tidak diurus oleh pemerintahan Republik Indonesia, jumlah penambang rakyat Indonesia terus berkembang.  Penghasilan sebagai penambang rakyat itu sangat baik dan uangnya relative cepat.  Fakta internasional menyebutkan  bahwa menjadi penambang rakyat adalah salah satu mekanisme masyarakat menghadapi berbagai krisis ekonomi dan bencana gagal panen (paceklik).  Fakta di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan bahwa matapencaharian penambang rakyat adalah cara tercepat mengubah masyarakat miskin menjadi sejahtera. Ada banyak perkampungan dan desa penambang rakyat di seluruh Indonesia yang bisa kita lihat sebagai bukti.

  1. Jumlah Penambang Rakyat Indonesia

Saat ini total jumlah penambang rakyat Indonesia tidak kurang 3,6 juta orang. Sekitar 1,2 juta adalah penambang emas rakyat yang tersebar lebih dari 1.000 (seribu) lokasi di Indonesia.  Sisanya ada yang menambang batubara, pasir, batu, tanah liat, galena, nikel, belerang, kromium, zeolite, bentonite, dolomit, batu kapur, marmer, garam, kaolin, sampah elektronik, dll.

Komunitas tambang rakyat (500 s/d 3.000 penambang), hanya membutuhkan 10-50 hektar untuk beberapa puluh tahun.  Di beberapa lokasi, kegiatan pertambangan rakyat sudah berlangsung lebih dari 100 tahun, tetapi masih produktif sampai sekarang.

Yang merusak adalah pekerjaan para pengusaha yang malas mengurus IUP, kemudian memanfaatkan rakyat sebagai buruh dan berkoordinasi (di backing) oknum aparat, lalu melakukan penambangan secara membabi buta untuk mengejar hasil cepat dan sebesar-besarnya, lalu kabur tanpa peduli masalah lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitarnya.  Inilah yang seharusnya digolongkan sebagai illegal mining, dan harus diberantas tuntas dengan backing-backingnya.

  1. Nilai Ekonomi Pertambangan Rakyat Indonesia

Dari 3,6 juta penambang, sedikitnya dihasilkan tidak kurang dari Rp 200 Triliun setiap tahun.  Potensi penerimaan negara tidak kurang dari Rp 25 Triliun setiap tahun.  Produksi emas dari tambang rakyat è (1,2 jt  penambang x 200 hari x 0,5 gram) = 120.000 gram = 120 ton/tahun.  Jumlah ini = 30 x lebih besar daripada PT. ANTAM Tbk., dan 2 x lebih besar dari PT. Freeport.

Untuk menguasai 51% saham Freeport pemerintah harus spending Rp 56 Triliun.  Berapakah penerimaan negara yang akan didapat? Mengapa tidak membina penambang rakyat yang memiliki produksi 2x lebih besar dari Freeport dan yang memberikan manfaat ekonomi langsung untuk  lebih dari  5 juta penambang dan keluarganya?  Pemerintah nggak perlu mengeluarkan biaya sampai  Rp 1 Triliun, kemudian bisa mendapat penerimaan pajak/royalty dan retribusi Rp 25 Triliun/tahun dari pertambangan rakyat.

Rata-rata, 1 hektar lokasi tambang rakyat bisa menampung 200 penambang. Untuk 3,6 juta penambang rakyat, hanya membutuhkan 18.000 hektar atau hanya membutuhkan 100 – 300  hektar/Kabupaten.  Apakah 300 hektar untuk menyediakan lapangan kerja 5.000 rakyat terlalu sulit untuk pemerintah?

  1. Hambatan Hukum & Legalitas Penambang Rakyat Indonesia

Hambatan Hukum di pertambangan rakyat dimulai dari tidak adanya definisi tentang pertambangan rakyat di dalam Undang-undang no. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.  Setiap kali berbicara mengenai tambang rakyat, pihak ESDM merasa bahwa yang dianggap penambang rakyat adalah yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).  Semua penambang rakyat yang belum memiliiki IPR dikategorikan illegal mining dianggap ‘penjahat’ yang harus ditertibkan sebagi secara represif.  Seringkali terjadi penangkapan penambang rakyat, pengrusakan dan pembakaran fasilitas penambang rakyat tanpa proses pengadilan, seperti negeri ‘bar-bar’.  Padalah tidak satupun pengusaha tambang yang diperlakukan oleh Polisi dengan merusak atau membakar fasilitas mereka bila mereka tidak memiliki ijin atau menyalahi perizinannya.

  • Pasal 24, UU no.4/2009 Tentang Minerba menyatakan: “Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”.

Yang terjadi dilapangan, pemerintah bukan mengupayakan penetapan WPR, tetapi berusaha menghentikan kegiatan tambang rakyat.  Bahkan banyak penambang rakyat yang ditangkap dengan dianggap melanggar Pasal 158 & 161, UU no.4/2009 yang sebenarnya diperuntukkan bagi pengusaha tambang, bukan untuk penambang rakyat.

  • Pasal 26, UU no.4/2009 Tentang Minerba: “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota”.

Pemerintah daerah beralasan belum bisa menetapkan WPR karena belum membuat Perda, tetapi memaksa rakyat untuk memiliki IPR.  Kalau belum ada WPR, bagaimana mungkin bisa mengajukan IPR? Tetapi tetap saja kegiatan pertambangan rakyat yang ada diperlakukan sebagai illegal mining, kemudian rakyat diKRINALISASI sebagai penjahat dan ditertibkan secara represif.

  • Pasal 23, UU no.4/2009 Tentang Minerba: “Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka”.

Yang terjadi baik di ESDM pusat maupun ESDM Provinsi, hampir semua penambang rakyat, bahkan pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) sangat sulit mendapatkan data Peta WPR di setiap provinsi.  Bingung, WPR ditetapkan untuk siapa, kalau rakyat nggak boleh tahu?

  • Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 30/PUU-VIII/2010: “Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat, ketentuan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sudah jelas dan tegas. Di mana urutan prioritasnya adalah dengan memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN dan terakhir W”

Yang terjadi penambang rakyat selalu dituduh menyerobot wilayah IUP dan rekomendasi pemerintah kebanyakan mengusir dan menyuruh penambang rakyat beralih profesi.  Padahal sebagian besar kasusnya, ketika ada kegiatan pertambangan rakyat, maka bupati atau gurbernur menawarkan kepada para pengusaha, lalu membuat IUP dengan tanggal yang dimundurkan, sehingga seolah-olah penambang rakyat yang menyerobot lahan tambang pemilik IUP.

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2010, pasal 48 (4): “Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.”

Persyaratan teknis ini diskriminatif, seperti tindakan penjajah yang melarang rakyat untuk maju dan menjadi kaya.  Penambang rakyat dibatasi penggunaan teknologinya, sehingga untuk teknis pengusahaan dan pengolahan tambang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi.  Misalnya saja, apakah karena penambang rakyat, maka penjual pasir harus menggunakan cangkul untuk mengisi sebuah Dump Truck 25 M kubik?  Atau apakah penambang rakyat tidak boleh menggunakan jack hammer dan teknologi elektro winning untuk meningkatkan efisiensi produksi?

Sedangkan untuk sektor pertanian, kehutanan, nelayan, dll. pemerintah sangat mendorong dan membbdibantu agar merka melakukan mekanisasi dan menggunakan alat-alat modern.  Mengapa untuk pertambangan rakyat justru rakyat dibatasi menggunakan alat-alat modern?

Persyaratan teknis yang diskriminatif adalah tindakan penjajah yang melarang rakyat untuk maju dan menjadi kaya.  Apakah pemerintahan ini masih mengemban misi para penjajah tambang Indonesia?  Seharusnya pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi canggih/modern agar pengelolaan pertambangan rakyat semakin efisien, efektif, dan ramah lingkungan.  Bukan justru dibatasi!

  1. Tentang Program Pengurangan/Penghapusan Merkuri di Pertambangan Rakyat:
  2. Undang-undang no.11 Tahun 2017, Tentang Konvensi Minamata, Pasal 7 (2): Each Party that has artisanal and small-scale gold mining and processing subject to this Article within its territory shall take steps to reduce, and where feasible eliminate, the use of mercury and mercury compounds in, and the emissions and releases to the environment of mercury from, such mining and processing.
  3. Undang-undang no.11 Tahun 2017, Tentang Konvensi Minamata,Pasal 7 (1): The measures in this Article and in Annex C shall apply to artisanal and small-scale gold mining and processing in which mercury amalgamation is used to extract gold from ore.

Dari ke dua ayat dalam pasal 7 ini sebenarnya jelas disebutkan, bahwa pemerintah hanya boleh melaksanakan program pengurangan/penghapusan merkuri di pertambangan rakyat, yaitu bila pemerintah sudah mampu memberikan alternatif teknologi pengganti yang lebih murah. Kemudian langkahnya adalah membuat Rencana Aksi Nasional, Formalisasi Pertambangan Rakyat, Melakukan Pelatihan-pelatihan, dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Merkuri untuk kesehatan dan lingkungan.

Tapi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia?  Langsung menerapkan tindakan represif dengan melakukan penangkapan terhadap penambang rakyat, padahal pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sama sekali.  Tindakan ini justru sangat kontra produktif dari tujuan UU tentang konvensi Minamata.  Dengan pendekatan yang salah dari pemerintah, banyak penambang rakyat menjadi ketakutan dengan tindakan represif pemerintah, akhirnya justru membuang merkuri yang dimilikinya ke lingkungan (ke kebun, ke kolam, ke sungai, bahkan ada yang dibuang ke sumur).  Setiap kali ada operasi merkuri oleh aparat kepolisian, ada ratusan kilo merkuri yang dibuang ke lingkungan.

  1. Stigma Negatif Penambang Rakyat Indonesia

Semua hal-hal negatif di pertambangan rakyat adalah akibat dari “sulitnya” mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR). Pertambangan rakyat dikategorikan sebagai ‘ilegal’.  Penambang rakyat tidak mendapatkan pembinaan dan pengawasan.  Setiap lokasi kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR, berate tidak memiliki penanggungjawab.  Jadi siapa yang akan bertanggungjawab untuk pengelolaan paska tambangnya?  Kalau sudah ada IPR, pemegang IPR adalah penanggungjawab yang bisa dimintai pertanggungjawabannya.  Selama kegiatan, penanggungjawab akan melakukan sesuai kaidah praktek pertambangan yang baik (GMP).

  1. Pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) di Pertambangan Rakyat Indonesia

“Penambang rakyat adalah ATM para oknum aparat.”  Kalau penambang berhenti, mereka disuruh menambang! “Kalau kalian nggak nambang, dari mana kami dapat duwit?”  Tapi disaat-saat tertentu tiba-tiba ada penertiban, para penambang diperlakukan seperti ‘teroris’.  Penambang rakyat dihadapi dengan ratusan bahkan ribuan aparat bersenjata lengkap. Dilakukan penangkapan, pengrusakan, dan pembakaran tanpa proses pengadilan.  Banyak kecelakaan terjadi karena penambang panik oleh adanya kegiatan penertiban dari aparat kepolisian.

(https://www.youtube.com/watch?v=EYy8-0lZ9lw)

(https://www.youtube.com/watch?v=u8KaLjBvhcg)

Ada ratusan kasus penangkapan tanpa proses hukum. Mereka hanya menunggu keluarga penambang membayar sejumlah uang untuk mengeluarkan mereka dari tahanan polisi.

Ada banyak kasus penyitaan hasil tambang (emas) berkilo-kilo dan akhirnya hilang tanpa proses pengadilan dengan tuduhan barang illegal atau “penadah” bagi para pembeli emas dari pertambangan rakyat.  Tidak sedikit terjadi perdagangan merkuri dari hasil penyitaan dari masyarakat penambang.  Dibanyak lokasi pertambangan rakyat, penambang rakyat memperoleh merkuri justru dari oknum aparat.  Tapi dilain waktu, rakyat ditangkap, digeledah rumahnya, emas dan merkurinya disita dengan dalih barang illegal.

Adanya pembiaran oleh pemerintah terhadap praktek pertambangan rakyat tanpa pembinaan dan pengawasan mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan dan berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

 

KEBUTUHAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK PERTAMBANGAN RAKYAT INDONESIA

Agar kegiatan pertambangan rakyat mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia, pertambangan rakyat harus berlangsung secara legal, aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 40 juta rakyat Indonesia. Untuk itu diperlukan antara lain:

  1. Pemerintah harus memiliki aturan yang jelas/kepastian regulasi untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah pusat dan daerah harus sepakat menyediakan regulasi yang praktis dan implementatif, agar penambang rakyat tidak kesulitan mengajukan proses perijinan, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak, royalty, dan retribusi kepada pemerintah.
  2. Tidak boleh ada lagi tindakan “kriminalisasi” penambang rakyat yang memang belum bisa mengajukan IPR, karena WPR belum disediakan oleh pemerintah. Pemerintah harus segera menyediakan WPR yang cukup dan memperbanyak program pembinaan dan formalisasi pertambangan rakyat di seluruh Indonesia.
  3. Pemerintah harus menyiapkan aturan transisi, berupa Inpres/Kepres untuk menyelamatkan produksi emas & perak dari kegiatan pertambangan rakyat selama proses pengurusan izin IPR agar tidak masuk ke pasar gelap, dimana pemerintah tidak mendapatkan pajak/royalty dan retribusi. Estimasinya tidak kurang dari 120 ton emas/tahun (nilainya Lebih dari Rp 70 Triliun/tahun).

Salam Tambang!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *